KAJIAN ATAS PERAN PEMERINTAH TERKAIT RELASI ANTAR WARGA PASCA KONFLIK PEMEKARAN KABUPATEN MAMASA MELALUI PERSPEKTIF PEMBANGUNAN PERDAMAIAN YANG BERKELANJUTAN

FERDY HIDAYAT (2024) KAJIAN ATAS PERAN PEMERINTAH TERKAIT RELASI ANTAR WARGA PASCA KONFLIK PEMEKARAN KABUPATEN MAMASA MELALUI PERSPEKTIF PEMBANGUNAN PERDAMAIAN YANG BERKELANJUTAN. Thesis (S2) thesis, Universitas Kristen Duta Wacana.

	Text (Tesis Filsafat Keilahian) 50220126_bab1_bab5_daftarpustaka.pdf Download (3MB)
	Text (Tesis Filsafat Keilahian) 50220126_bab2-sd-bab4_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini adalah konflik pemekaran Kabupaten Mamasa, yang terjadi karena pro-kontra Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pemekaran Kabupaten Mamasa dan Palopo. Intervensi yang diberikan hanya terlaksana di tataran elit dan masyarakat akar rumput pasca konflik masih terdiferensiasi. Selain itu, kelompok pro pemekaran (Keluarga Massebambangam) pasca konflik merasa tidak puas karena birokrasi pemerintahan yang saat ini dijalankan oleh pihak kontra pemekaran (Masyarakat Aralle-Mambi). Dari kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan penelitian, yakni 1) mengapa Keluarga Massebambangam yang pro pemekaran merasa belum menerima keadilan dari hasil pemekaran Kabupaten Mamasa? dan 2) Bagaimana analisis atas peran pemerintah pasca konflik dengan menggunakan perspektif pembangunan perdamaian yang berkelanjutan? Penelitian yang menggunakan teori dari Ho-Won Jeong dan Lambang Trijono ini, menelusuri strategi dan pendekatan perdamaian yang diberikan saat konflik, oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (2003-2005) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (2005-2009), serta menelusuri peran pemerintah Kabupaten Mamasa pasca konflik di era Ramlan Badawi (Bupati Mamasa 2011-2023). Dalam menelusuri strategi dan pendekatan, penulis berpedoman pada teori Jeong yang membagi aspek-aspek dalam strategi, yakni integrasi dan koordinasi kegiatan, integrasi kegiatan perdamaian di tingkat makro dan mikro, dan integrasi strategi jangka pendek, menengah, dan panjang; dan pendekatan yang sering digunakan dalam membangun perdamaian, yakni minimalis dan maksimalis. Dalam mengevaluasi peran Pemerintah Kabupaten Mamasa pasca konflik, penulis menggunakan teori Trijono yang mampu menggambarkan kapasitas dan kerentanan perdamaian pasca konflik, yang kemudian dianalisis dengan teori Jeong mengenai fase yang dijalani dan hambatan yang dihadapi masyarakat pasca konflik pemekaran Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menemukan bahwa permasalahan pada strategi yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel dan Pemprov Sulbar saat konflik adalah identifikasi aktor-aktor dalam konflik yang tidak memadai (hanya mengidentifikasi elit), sedangkan pada pendekatan maksimalis yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel dan Pemprov Sulbar saat konflik adalah pendekatan akomodasi yang mengabaikan Keluarga Massebambangam. Penelitian juga menemukan peran pemerintah Kabupaten Mamasa (era Ramlan Badawi) pasca konflik, bahwa meskipun Ramlan telah proaktif dalam merespons isu SARA, ia tidak mampu menggunakan forum politik untuk meningkatkan kapasitas lembaga adat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan Passaluam (rekonsiliasi). Bahkan Ramlan belum berhasil meningkatkan kapasitas Keluarga Massebambangam merupakan ketidakberhasilannya dalam pembangunan perdamaian yang berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item