HUBUNGAN GEREJA DENGAN PEMERINTAH : STUDI HISTORIS KRITIS ROMA 13:1-7 DAN WAHYU 13, SERTA RELEVANSINYA BAGI KEHIDUPAN GEREJA MASA KINI DI INDONESIA

50080226, BANGUN SITOHANG (2011) HUBUNGAN GEREJA DENGAN PEMERINTAH : STUDI HISTORIS KRITIS ROMA 13:1-7 DAN WAHYU 13, SERTA RELEVANSINYA BAGI KEHIDUPAN GEREJA MASA KINI DI INDONESIA. Thesis (S2) thesis, Universitas Kristen Duta Wacana.

	Text (Tesis Ilmu Teologi) 50080226_bab1_bab5_daftarpustaka.pdf Download (328kB)
	Text (Tesis Ilmu Teologi) 50080226_bab2-sd-bab4_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB) | Request a copy

Abstract

SITUASI hubungan gereja dan pemerintah di Indonesia akhir-akhir ini mengalami ketegangan, khususnya yang berhubungan dengan masalah kebebasan beragama dan pendirian rumah ibadah. Tertarik dengan kondisi tersebut, penulis dalam tesis ini membahas hubungan gereja dan pemerintah dalam konteks historis Surat Roma 13: 1-7 dan Wahyu 13, serta membahas relevansinya terhadap kehidupan gereja-gereja di Indonesia masa kini. Berdasarkan penelitian ini, terungkap bahwa di dalam Perjanjian Baru terdapat dua sisi pandang yang berbeda tentang sikap orang Kristen terhadap pemerintah. Walaupun konteks historisnya berbeda, tetapi keduanya tidak bertentangan. Ketaatan yang diajarkan Paulus dalam Roma 13 mengandung sikap positif terhadap pemerintah. Sedangkan Yohanes dalam Kitab Wahyu 13 memiliki sikap negatif, karena pemerintah Roma telah berubah menjadi musuh Allah dan mengancam kehidupan gereja. Sikap Yohanes tersebut memiliki alasan jelas dan bukan mau menentang sikap positif Paulus dalam Roma 13. Tetapi justru mau mengimbangi sikap orang Kristen terhadap pemerintah dalam Roma 13. Selain itu, Yohanes memiliki argumentasi yang berbeda tetapi tidak bertentangan. Ketaatan kepada pemerintah harus direalisasikan berdasarkan suneidesis (suara hati), akal budi, pikiran yang kritis dan tidak membabi buta. Atau bukan karena takut terhadap hukuman dan ancaman dari pemerintah, tetapi karena ketaatan dan kesetiaan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Situasi hubungan gereja dan pemerintah yang mengalami ketegangan di Indonesia akhir-akhir ini dihadirkan sebagai relevansi, khususnya yang berhubungan dengan kasus kebebasan beragama. Dalam hal ini agaknya gereja kurang mampu menunjukkan ketaatannya secara sungguh-sungguh ketika menghadapi persoalan yang datang dari masyarakat dan pemerintah. Karena itu perlu dipertanyakan, mengapa gereja tidak mampu menunjukkan imannya secara jelas pada saat mengalami dilema dengan pemerintah? Mungkin pemahaman gereja tentang arti ketaatan dalam Roma 13 dan Wahyu 13 belum memadai. Di sisi lain, mungkin juga pemerintah kurang memahami peranannya sebagai hamba Allah dan melewati batasbatas yang seharusnya dicampuri secara langsung ke dalam gereja. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika gereja dan pemerintah memahami eksistensi masing-masing dan saling menghargai hak-hak sesamanya sesuai dengan aturan dan peraturan, undang-undang, hukum serta ideologi yang berlaku di dalam negara dan gereja itu sendiri. Pada akhirnya diharapkan, di negara ini tercipta hubungan yang harmonis antara gereja dan pemerintah di tengah-tengah masyarakat yang majemuk.

Actions (login required)

View Item