PEREMPUAN SAPTA DARMA DAN SEDULUR SIKEP DALAM PUSARAN KEKERASAN

54120027, SITI ROFIAH (2015) PEREMPUAN SAPTA DARMA DAN SEDULUR SIKEP DALAM PUSARAN KEKERASAN. Thesis (S2) thesis, Universitas Kristen Duta Wacana.

	Text (Tesis Kajian Konflik dan Perdamaian) 54120027_bab1_bab4_daftarpustaka.pdf Download (520kB)
	Text (Tesis Kajian Konflik dan Perdamaian) 54120027_bab2_bab3_lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (881kB) | Request a copy

Abstract

Secara yuridis, kebebasan beragama dan berkepercayaan dijamin di dalam UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satunya bisa kita lihat pada pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi ―setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya‖. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi bahwa negara juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara tanpa membedakan agama dan kepercayaannya, antara lain hak atas hidup dan untuk mengembangkan diri, hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih, kepastian hukum dan keadilan, hak untuk bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan, serta hak atas perlindungan. Perempuan Sapta Darma dan Sedulur Sikep merupakan bagian dari kelompok yang terdiskriminasi karena keberadaannya sebagai Penghayat Kepercayaan. Dalam berbagai hal, mereka mendapat perlakuan yang berbeda sehingga tidak bisa mendapatkan hak-hak warga negara sebagaimana disampaikan di atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekerasan yang menimpa perempuan Sapta Darma dan Sedulur Sikep dengan menggunakan teori kekerasan dari kajian perdamaian menurut Johan Galtung. Menurut Galtung, kekerasan adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perempuan Penghayat Sapta Darma dan Sedulur Sikep mengalami kekerasan yang secara umum merupakan suatu mekanisme subordinasi perempuan. Sebagai warga negara, perempuan Penghayat Kepercayaan seharusnya diperlakuka sama oleh negara dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana dijamin di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pada kenyataannya, perempuan Penghayat Kepercayaa mendapatkan perlakuan diskriminatif sehingga hak-haknya tidak terpenuhi. Menggunakan perspektif Galtung, penulis menyimpulkan mereka mengalami kekerasan karena realisasi actual perempuan Sedulur Sikep dan Sapta Darma lebih rendah dibandingkan realisasi potensialnya. Mereka mengalami 3 jenis kekerasan yaitu kekerasang langsung, kekerasan struktural (tidak langsung) dan kekerasan kultural.

Actions (login required)

View Item