@mastersthesis{katalog3556,
           title = {GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS DI TENGAH PUSARAN ARUS KEKUASAAN : STUDI TEOLOGI POLITIK GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS},
          school = {Universitas Kristen Duta Wacana},
          author = {EDY LIVERDA 50100267},
            year = {2013},
           month = {February},
        keywords = {Teologi politik, Gereja},
        abstract = {Reformasi yang dialami oleh bangsa Indonesia sekitar 14 tahun yang lalu mengubah wajah politik di Indonesia. UU RI no 22 tahun 2009 tentang Otonomi Daerah dan UU RI no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lahir dari rahim reformasi. Selanjutnya lahirlah UU dan Peraturan Pemerintah lainnya yang melengkapi UU tersebut. Semangat dari UU tersebut memberi isyarat bahwa kepala daerah/wakil kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) dipilih secara langsung oleh rakyat. Oleh karena legitimasi jabatan tersebut ditentukan oleh rakyat dengan agenda politik yang disebut dengan pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkadasung), maka gereja juga menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kenyataan itu. Kenyataan memperlihatkan, bahwa gereja sebagai sebuah organisasi yang mempunyai masa (warga gereja) akhirnya terlibat menentukan terpilihnya kandidat kepala daerah/wakil kepala daerah. Bentuk keterlibatan gereja seperti membuat surat penggembalaan yang disampaikan kepada warga gereja untuk memilih kandidat berdasarkan kriteria yang dibuat dan ditentukan gereja. Di samping surat penggembalaan, keterlibatan gereja juga diperlihatkan dengan turun langsungnya Tim dari BPH Majelis Sinode GKE untuk mempertegas kriteria seorang kandidat yang layak untuk dipilih oleh warga gereja lewat kegiatan yang diberi nama ?Pendidikan Politik? bagi warga gereja. Hal itu lalu menegaskan GKE berada di tengah arus perebutan kekuasaan, secara khusus jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah. Berdasarkan penelitian memperlihatkan bahwa visi GKE, yaitu ?Menghadirkan Langit Baru dan Bumi Baru? yang dipahami sebagai konsep syalom (kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan) telah dijadikan visi politik GKE. Visi gereja tersebut dijadikan alat pembenar bagi pejabat gereja melakukan tindakan politik. Tindakan politik yang dimaksudkan adalah memberikan dukungan terhadap kandidat kepala daerah/wakil kepala daerah, karena optimisme terhadap wibawa negara. Gereja terbeban untuk menghadirkan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran bagi masyarakat secara umum dan
warga gereja secara khusus. Sementara untuk menghadirkan langit baru dan bumi baru adalah orang yang memahami syalom tersebut dan orang yang memahami syalom tersebut adalah seorang yang beragama Krsiten. Akhirnya dalam konteks ini lalu menjadi alasan mengapa dukungan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah yang beragama kristen didukungan gereja. Berdasarkan analisis penulis bahwa pendekatan politik yang dilakukan gereja yaitu dengan pendekatan politik identitas dan politik dominasi. Pendekatan politik identitas atas dasar isu ?agama dan putra daerah?, sementara pendekatan politik dominasi dilakukan atas dasar kriteria yang dibuat oleh gereja terhadap kandidat kepala daerah/wakil kepala daerah. Pendekatan politik tersebut, akan rawan terhadap konflik
dan kekerasan, karena fokus dari pendekatan tersebut terarah kepada tujuan tetapi mengabaikan cara. Tujuannya agar terpilih kepala daerah/wakil kepala daerah yang beragama Kristen dan seorang putra daerah serta mampu membuat masyarakat sejahtera, makmur dan berkeadilan. Berdasarkan terang analisis atas pendekatan politik yang dilakukan GKE, maka penulis memperlihatkan teologi politik alternatif yang kiranya dapat dijadikan acuan teologi politik GKE. Teologi politik tersebut adalah teologi politik ?pelayanan? dan teologi politik ?ketaatan/kepercayaan?. Teologi politik alternatif itu kiranya dapat dijadikan landasan teologi politik GKE di dalam memahami kekuasaan},
             url = {https://katalog.ukdw.ac.id/3556/}
}